Yuk kenali apa itu Benturan Kepentingan?
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan.
Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2021, terdapat beberapa bentuk benturan kepentingan yang harus kita hindari, antara lain:
- Gratifikasi
- Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi
- Penyalahgunaan jabatan
- Penggunaan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan tujuan Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan/atau WBBM di lingkungan PTUN Pontianak, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pegawai dan pemangku kepentingan untuk tidak menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Bijak Dalam Bertindak, Hindari Benturan Kepentingan!
Prosedur Pelayanan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Terdiri Dari 2 (dua) Jenis : Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.
Prosedur e-court pada Pengadilan Tata Usaha Negara merujuk pada e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesis. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara e-court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.
