Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya
Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menjaga integritas, PTUN Pontianak mensosialisasikan Surat Edaran Ketua KPK No. 7 Tahun 2025.
Poin penting yang perlu kita perhatikan bersama:
1. PNS/Penyelenggara Negara dilarang memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.
2. Jika menerima gratifikasi, wajib lapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima.
3. Khusus gratifikasi berupa makanan/minuman, dapat disalurkan ke panti asuhan dan dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) instansi.
4. Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
Mari rayakan hari raya dengan penuh keberkahan tanpa gratifikasi! Mari kita wujudkan birokrasi yang bersih dan bermartabat.
Informasi lebih lanjut kunjungi:
WA: 0811145575
Layanan Publik KPK: 198
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Prosedur Pelayanan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Terdiri Dari 2 (dua) Jenis : Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.
Prosedur e-court pada Pengadilan Tata Usaha Negara merujuk pada e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesis. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara e-court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.
